Pembahasan RUU Pemilu 2029 mulai bergerak di DPR. Dari ambang batas parlemen hingga sistem pencalonan, aturan yang disusun hari ini akan memengaruhi kompetisi politik dan keterwakilan rakyat.
Proses tersebut mulai bergerak melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Pemilu pada 29 September 2026, kemudian menetapkan Bahtra Banong sebagai ketua Panja dalam rapat internal pada 8 Oktober 2026. (ANTARA, 5 Oktober 2026; DPR RI, 8 Oktober 2026).
Pembentukan Panja bukan berarti seluruh ketentuan Pemilu 2029 sudah diputuskan. Tahap ini justru membuka ruang pembahasan mengenai berbagai pilihan desain pemilu, mulai dari sistem pencalonan hingga mekanisme penghitungan suara dan penentuan kursi di parlemen.
Di sinilah persoalan politik yang lebih mendasar muncul: siapa yang menentukan aturan kompetisi, kepentingan apa yang harus dipertimbangkan, dan bagaimana memastikan aturan tersebut tetap berpijak pada prinsip demokrasi?
Aturan Pemilu Bukan Sekadar Urusan Teknis
Pemilu merupakan mekanisme untuk mengubah suara warga negara menjadi mandat politik. Melalui pemilu, pemilih menentukan wakilnya di lembaga perwakilan sekaligus memilih presiden dan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Namun, suara rakyat tidak bekerja dalam ruang kosong. Sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, persyaratan pencalonan, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara menjadi kursi ikut menentukan bagaimana mandat tersebut diwujudkan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut terdapat sepuluh isu strategis yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu. Isu tersebut mencakup struktur representasi DPR, DPD, dan DPRD; pendaftaran peserta pemilu; desain pemilu; pemilihan presiden dan wakil presiden; sistem digital; perlindungan hak pilih; kelembagaan penyelenggara; serta sengketa dan penegakan hukum pemilu. (ANTARA, 5 Oktober 2026).
Analisis: Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu bukan hanya persoalan menentukan angka ambang batas atau mengubah satu pasal undang-undang. Yang sedang dipertimbangkan adalah kerangka kelembagaan yang menghubungkan pilihan warga negara dengan pembentukan kekuasaan.
Perubahan pada satu bagian sistem juga dapat memengaruhi bagian lainnya. Aturan pencalonan, misalnya, berkaitan dengan kesempatan partai dan kandidat memasuki kompetisi. Sementara itu, aturan konversi suara berkaitan dengan bagaimana pilihan pemilih diterjemahkan menjadi kursi perwakilan.
Karena itu, kualitas perubahan undang-undang tidak cukup diukur dari cepatnya pembahasan atau banyaknya pasal yang direvisi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut memiliki alasan yang jelas, konsisten secara konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ambang Batas Parlemen: Di Antara Efektivitas dan Keterwakilan
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ketentuan ini menentukan persentase minimal suara sah nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR.
Dalam Pemilu 2024, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR, meskipun tetap dapat memperoleh suara dari pemilih. (Tirto, 5 Oktober 2026).
Persoalan ini menjadi penting karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi harus diubah untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam putusan tersebut. MK menekankan perlunya dasar metode dan argumentasi yang memadai dalam menentukan besaran ambang batas. (Mahkamah Konstitusi RI, 29 Februari 2024).
MK juga menekankan bahwa perubahan harus memperhatikan proporsionalitas hasil pemilu, upaya penyederhanaan partai politik, kepastian waktu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, dan partisipasi publik yang bermakna, termasuk keterlibatan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR. (Mahkamah Konstitusi RI, 29 Februari 2024).
Dengan demikian, pembahasan ambang batas tidak dapat dilepaskan dari dua kepentingan yang harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Pertama, efektivitas parlemen. Penyederhanaan jumlah partai yang memperoleh kursi DPR kerap diajukan sebagai salah satu cara untuk membangun sistem kepartaian yang lebih terkonsolidasi.
Kedua, keterwakilan pemilih. Ambang batas yang semakin tinggi dapat membuat lebih banyak suara yang diberikan kepada partai tertentu tidak berkontribusi pada penentuan kursi DPR apabila partai tersebut gagal memenuhi persyaratan.
Analisis: Persoalannya bukan semata-mata apakah ambang batas harus dinaikkan atau diturunkan. Persoalan utamanya adalah bagaimana pembentuk undang-undang membuktikan bahwa angka yang dipilih memiliki dasar yang rasional dan tidak mengorbankan prinsip keterwakilan secara berlebihan.
Angka persentase tidak semestinya ditentukan hanya karena dianggap menguntungkan atau merugikan partai tertentu. Keputusan tersebut perlu dijelaskan melalui argumentasi konstitusional, metode yang dapat diuji, serta pertimbangan mengenai konsekuensinya terhadap suara pemilih dan efektivitas parlemen.
Siapa yang Mendapat Ruang dalam Perumusan Aturan?
Pembentukan Panja membawa persoalan lain ke permukaan: bagaimana memastikan bahwa penyusunan aturan pemilu tidak hanya menjadi urusan lembaga dan partai yang telah memiliki kursi di DPR?
Komisi II DPR menyatakan bahwa pihak-pihak yang akan dimintai masukan mencakup kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, serta partai politik nonparlemen. Ketua Komisi II juga menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. (ANTARA, 5 Oktober 2026).
Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting karena aturan pemilu akan berlaku melampaui kepentingan anggota Panja atau partai yang sedang menduduki kursi parlemen. Dampaknya juga dirasakan oleh pemilih, calon peserta pemilu, penyelenggara, serta kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap kualitas demokrasi.
Namun, partisipasi tidak cukup dinilai dari banyaknya undangan rapat atau jumlah pihak yang hadir. Perlu dilihat pula apakah masukan masyarakat diterima, dicatat, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan yang dapat dipahami.
Analisis: Dalam pembentukan aturan demokrasi, keterbukaan prosedural dan keterbukaan substansial merupakan dua hal yang berbeda. Rapat dapat berlangsung secara formal dan melibatkan banyak pihak, tetapi partisipasi baru memiliki makna apabila tersedia ruang yang wajar untuk memengaruhi pembahasan.
Karena itu, publik perlu dapat mengikuti perkembangan draf, memahami alasan di balik pilihan kebijakan, dan mengetahui bagaimana masukan yang berbeda dipertimbangkan. Transparansi seperti ini membantu menguji apakah keputusan yang diambil benar-benar berangkat dari kebutuhan sistem pemilu atau hanya menjadi kompromi antarkekuatan politik.
Kepentingan Partai dan Kepentingan Sistem
Dalam pembahasan undang-undang pemilu, partai politik tentu membawa pandangan dan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut merupakan bagian dari proses politik dalam sistem demokrasi.
Akan tetapi, kepentingan partai sebagai peserta kompetisi tidak selalu identik dengan kepentingan sistem pemilu secara keseluruhan. Aturan yang menguntungkan satu kelompok dalam situasi tertentu belum tentu menghasilkan sistem yang adil, stabil, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya mengenai ambang batas parlemen, menempatkan penyederhanaan partai dan proporsionalitas hasil pemilu sebagai dua aspek yang perlu dijaga secara bersamaan. MK juga menegaskan perlunya dasar argumentasi yang memadai dalam penentuan angka ambang batas. (Mahkamah Konstitusi RI, 29 Februari 2024).
Analisis: Ukuran kualitas sebuah aturan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan siapa yang memperoleh keuntungan politik dalam jangka pendek. Yang lebih penting adalah apakah aturan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan ketika konfigurasi partai, kepemimpinan, dan kepentingan politik berubah.
Prinsip tersebut penting agar undang-undang pemilu tidak menjadi aturan yang hanya dianggap adil ketika menguntungkan pihak tertentu. Sistem yang baik harus memiliki alasan yang konsisten, dapat diuji secara terbuka, dan tidak bergantung pada siapa yang sedang menguasai mayoritas politik.
Sepuluh Isu, Satu Tantangan Kelembagaan
Sepuluh isu strategis yang disebut Komisi II DPR menunjukkan luasnya ruang pembahasan RUU Pemilu. Selain ambang batas parlemen, terdapat persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden, sistem pemilu legislatif, penataan daerah pemilihan, politik uang, pembiayaan politik, kampanye digital dengan kecerdasan buatan, netralitas aparatur negara, keterwakilan perempuan, serta penggunaan teknologi dalam pemungutan dan rekapitulasi suara. (ANTARA, 5 Oktober 2026).
Setiap isu memiliki persoalan dan konsekuensi yang berbeda. Pengaturan kampanye digital, misalnya, perlu memperhatikan perkembangan teknologi sekaligus perlindungan pemilih dari praktik manipulatif. Penataan penyelenggara pemilu berkaitan dengan independensi dan kepercayaan publik. Sementara itu, pembiayaan politik berkaitan dengan transparansi sumber dana serta akuntabilitas peserta pemilu.
Karena itu, seluruh isu tersebut tidak seharusnya dibahas hanya berdasarkan kebutuhan untuk menyelesaikan revisi undang-undang. Setiap perubahan perlu disertai penjelasan mengenai masalah yang hendak diselesaikan, dasar pemilihan solusinya, dan dampak yang mungkin muncul setelah aturan diterapkan.
Analisis: Tantangan terbesar penyusunan RUU Pemilu adalah menjaga konsistensi antarkebijakan. Perbaikan pada satu aspek dapat kehilangan manfaat apabila tidak diselaraskan dengan aspek lain.
Misalnya, upaya memperluas keterwakilan akan sulit dinilai hanya dari satu ketentuan jika mekanisme pencalonan atau konversi suara justru menciptakan hambatan lain. Demikian pula, pemanfaatan teknologi tidak otomatis memperkuat integritas pemilu apabila perlindungan data, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketanya tidak dirancang secara memadai.
Dengan kata lain, pembenahan sistem pemilu memerlukan pendekatan yang menyeluruh, bukan sekadar perubahan pasal secara terpisah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Selesai Tepat Waktu
Penyusunan aturan Pemilu 2029 memiliki dimensi waktu yang penting. Putusan MK mengenai ambang batas parlemen mensyaratkan perubahan ketentuan tersebut sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029 dimulai. (Mahkamah Konstitusi RI, 29 Februari 2024).
Kepastian waktu diperlukan agar penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat mempunyai kejelasan mengenai aturan yang akan berlaku. Namun, kecepatan legislasi tidak dengan sendirinya menjamin kualitas hasilnya.
Undang-undang yang selesai tepat waktu tetapi minim penjelasan, kurang terbuka, atau tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat tetap berisiko menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, pembahasan yang cermat perlu tetap memperhatikan jadwal agar perubahan tidak menimbulkan ketidakpastian menjelang tahapan pemilu.
Analisis: Keberhasilan pembentukan RUU Pemilu sebaiknya diukur melalui beberapa pertanyaan mendasar: apakah setiap perubahan memiliki alasan yang jelas; apakah putusan pengadilan dan prinsip konstitusi diperhatikan; apakah partisipasi publik berlangsung secara bermakna; dan apakah aturan yang dihasilkan bisa diterapkan secara konsisten?
Pertanyaan-pertanyaan itu lebih substantif daripada sekadar menghitung berapa banyak rapat yang telah berlangsung atau seberapa cepat draf diselesaikan.
Sebelum Kompetisi Dimulai, Demokrasi Perlu Menata Arena
Pemilu 2029 masih berada di depan. Namun, kerangka hukum yang akan mengatur kompetisi politik mulai dibahas sekarang melalui proses legislasi di DPR.
Fakta bahwa Panja RUU Pemilu telah dibentuk menandai dimulainya tahap penting dalam proses tersebut. Agenda pembahasannya juga menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya mengenai siapa yang dapat maju sebagai calon, melainkan bagaimana sistem politik memberikan ruang bagi partisipasi, mengubah suara menjadi representasi, dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. (DPR RI, 8 Oktober 2026; ANTARA, 5 Oktober 2026).
Pada tahap ini, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa hasil akhirnya akan menguntungkan atau merugikan partai tertentu. Draf, argumentasi yang diajukan, proses konsultasi, dan keputusan yang benar-benar diambil masih perlu diamati.
Yang jelas, aturan pemilu bukan sekadar perangkat administratif. Ia merupakan bagian dari desain kelembagaan yang menentukan bagaimana mandat rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik.
Karena itu, perhatian publik tidak perlu menunggu hingga kandidat resmi diumumkan atau koalisi terbentuk. Justru ketika aturan masih disusun, ruang untuk menguji argumentasi, menyampaikan keberatan, dan mengawasi proses legislasi menjadi sangat penting.
Sebelum para kandidat bertarung memperebutkan suara, publik perlu memastikan bahwa arena pertarungannya dibangun dengan aturan yang rasional, terbuka, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan. (KORIDOR.MY.ID-01)


