spot_img
BerandaPOLITIKJokowi dan PSI: Ketika Pengaruh Politik Mulai Mencari Bentuk...

Jokowi dan PSI: Ketika Pengaruh Politik Mulai Mencari Bentuk Baru

Jokowi menyatakan dirinya sudah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Jokowi secara terbuka menegaskan dirinya sebagai kader PSI dan akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina. Langkah ini membuka babak baru dalam membaca posisi politik Jokowi menuju 2029.

KORIDOR.MY.ID (ANALISIS POLITIK ) — Ada perbedaan penting antara pernah berkuasa dan masih memiliki pengaruh politik. Jabatan presiden memberikan kekuasaan formal yang sangat besar. Tetapi ketika masa jabatan berakhir, kekuasaan formal itu ikut berakhir.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah: apa yang terjadi dengan pengaruh politik setelah jabatan tersebut selesai? Pertanyaan itu kini mendapatkan konteks baru setelah Joko Widodo secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi menyatakan dirinya sudah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia kemudian membuka status tersebut secara terbuka di hadapan kader PSI dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung pada 26 September 2026. (ANTARA, 26 September 2026)

Bahkan, PSI memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSIpada November 2026. Pengukuhan itu direncanakan bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya. (ANTARA, 26 September 2026)

Maka persoalannya bukan lagi sekadar: Jokowi masuk PSI atau tidak. Persoalan politik yang lebih besar adalah: Bagaimana seorang mantan presiden mengubah bentuk pengaruhnya setelah tidak lagi memegang kekuasaan formal?

Dari Istana ke Partai
Selama dua periode menjadi presiden, Jokowi berada di pusat kekuasaan negara. Ia memiliki kewenangan konstitusional sebagai kepala pemerintahan sekaligus menjadi salah satu pusat gravitasi politik nasional.

Sekarang situasinya berbeda. Jokowi tidak lagi berada di Istana sebagai presiden. Namun ia memilih masuk ke sebuah institusi yang memiliki fungsi berbeda: partai politik.

Perubahan ini penting karena partai merupakan salah satu instrumen utama untuk mengorganisasi dukungan politik dalam sistem demokrasi. Dengan menjadi kader PSI, pengaruh politik Jokowi tidak lagi bekerja melalui jabatan pemerintahan.

Ia mulai bekerja melalui organisasi politik. Di sinilah muncul perubahan bentuk. Dari kekuasaan formal menuju aktivitas politik melalui partai.

Mengapa PSI?
Jokowi tidak bergabung dengan partai yang sebelumnya menjadi kendaraan politik utamanya dalam perjalanan menuju kursi kepresidenan. Ia justru memilih PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Pilihan itu mempunyai arti politik tersendiri, tetapi tidak otomatis berarti sebuah konflik terbuka dengan kekuatan politik lain.

Ketika Jokowi mengumumkan keanggotaannya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya memberikan ucapan selamat. “Alhamdulillah, selamat untuk Pak Jokowi,” kata Puan pada 29 September. (kumparan, 29 September 2026) Respons tersebut memperlihatkan bahwa keputusan Jokowi telah diterima sebagai fakta politik baru, meskipun tentu saja tidak menjelaskan bagaimana PDIP akan membaca perkembangan tersebut dalam jangka panjang.

Di sisi lain, analis politik Hendri Satrio menilai langkah Jokowi belum dapat langsung dimaknai sebagai tanda bahwa ia berpisah jalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun ia melihat Jokowi mulai membangun jalur politiknya sendiri. (Media Indonesia, 29 September 2026)

Di sinilah analisis perlu berhati-hati. Jokowi masuk PSI adalah fakta. Bahwa langkah itu merupakan pembangunan kendaraan politik baru adalah interpretasi analis. Keduanya tidak boleh dicampur.

PSI Mendapat Figur, Jokowi Mendapat Organisasi
Secara politik, hubungan tersebut juga dapat dibaca dari dua arah. PSI memperoleh seorang mantan presiden sebagai kader sekaligus calon Ketua Dewan Pembina. Jokowi memperoleh ruang organisasi untuk melanjutkan aktivitas politiknya setelah tidak lagi menjabat presiden.

PSI sendiri menyatakan struktur organisasinya terus dikonsolidasikan sampai tingkat bawah. Ketika berada di Bandung, Jokowi mengatakan struktur DPC dan DPRt PSI di kota tersebut telah mencapai 100 persen dan mendorong kader agar terus membangun jaringan hingga tingkat komunitas. (ANTARA, 26 September 2026)

Artinya, kehadiran Jokowi tidak hanya ditempatkan sebagai simbol. Ia sudah mulai dikaitkan dengan pekerjaan organisasi. Ini menarik karena politik elektoral tidak hanya membutuhkan popularitas tokoh. Ia membutuhkan organisasi. Tokoh dapat menarik perhatian publik, tetapi partai membutuhkan struktur untuk menerjemahkan perhatian tersebut menjadi kerja politik.

Dari Popularitas ke Institusionalisasi
Di sinilah persoalan Jokowi dan PSI menjadi lebih menarik. Selama menjadi presiden, Jokowi memiliki akses langsung terhadap institusi negara. Kini akses tersebut secara formal tidak lagi dimilikinya.

Jika ia ingin tetap aktif dalam politik, maka pengaruhnya harus menemukan saluran lain. Partai politik adalah salah satu saluran tersebut. Dengan demikian, bergabungnya Jokowi ke PSI dapat dibaca sebagai proses institusionalisasi pengaruh politik.

Pengaruh personal mulai ditempatkan dalam struktur organisasi. Ini berbeda dengan sekadar menjadi tokoh yang memberikan dukungan dari luar partai. Jika benar-benar menjadi Ketua Dewan Pembina, Jokowi akan memiliki posisi formal dalam struktur PSI. Dengan demikian, hubungan antara figur dan organisasi menjadi lebih jelas.

Tetapi Apakah Pengaruh Jokowi Otomatis Berpindah ke PSI?

Belum tentu. Ini bagian penting yang harus dibedakan. Seseorang dapat memiliki popularitas tinggi tanpa otomatis mampu mengubah organisasi menjadi kekuatan elektoral yang sama besar.

Sebaliknya, partai memiliki struktur, tetapi struktur tanpa dukungan publik juga memiliki keterbatasan. Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukan hanya apakah Jokowi populer.

Pertanyaannya adalah: Seberapa jauh pengaruh personal Jokowi dapat diterjemahkan menjadi kapasitas organisasi PSI?

Analis politik Ali Noer Zaman menilai posisi Jokowi sebagai Pembina PSI dapat memperkuat konsolidasi partai karena ia memiliki jaringan politik yang terbentuk dari perjalanan kariernya. Ia juga menilai posisi tersebut dapat berpengaruh terhadap konfigurasi politik menuju 2029. (RMOL, 29 September 2026)

Namun itu merupakan penilaian analis, bukan hasil Pemilu atau fakta mengenai besarnya dukungan elektoral PSI. Justru proses berikutnya yang akan memperlihatkan apakah pengaruh personal tersebut dapat diterjemahkan menjadi kekuatan organisasi.

Kaesang dan Jokowi: Dua Generasi dalam Satu Partai
Ada pula dimensi lain yang tidak bisa dilepaskan. PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep sebagai ketua umum. Kemudian Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina. Dengan demikian, terdapat dua figur yang memiliki hubungan keluarga tetapi juga berada dalam struktur partai yang sama.

Secara organisasi, keduanya memiliki posisi berbeda. Kaesang berada pada posisi ketua umum. Jokowi diproyeksikan menjadi Ketua Dewan Pembina.

Konfigurasi tersebut akan menarik untuk diamati karena partai harus tetap bekerja melalui mekanisme organisasi, bukan hanya melalui popularitas satu keluarga politik.

Ini juga menjadi ujian bagi PSI sendiri: Apakah partai mampu memperluas identitas dan basis politiknya melampaui figur Jokowi dan Kaesang? Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban final.

Bagaimana dengan Prabowo?
Pertanyaan berikutnya tentu menyangkut hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Jokowi dan Prabowo memiliki sejarah hubungan politik yang kompleks. Pada 2024, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres dan kemudian memimpin pemerintahan. Kini Jokowi memilih menjadi kader PSI.

Apakah itu berarti terjadi perubahan hubungan politik? Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Hendri Satrio, misalnya, menilai langkah Jokowi membangun jalur politik melalui PSI belum otomatis berarti ia berpisah jalan dengan Prabowo. (Media Indonesia, 29 September 2026)

Artinya, dua hal harus dibedakan: memiliki kendaraan politik sendiri tidak sama dengan menjadi lawan politik pemerintah. Seorang mantan presiden dapat memiliki partai atau kendaraan politik sendiri sekaligus tetap memiliki hubungan politik dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Arah hubungan tersebut baru dapat dibaca dari tindakan politik berikutnya.

Menuju 2029: Politik Mulai Bergerak Lebih Awal

Pemilu 2029 memang masih berada beberapa tahun di depan. Tetapi struktur politik menuju Pemilu tersebut mulai terbentuk lebih awal. PSI sedang melakukan konsolidasi organisasi. Jokowi mulai terbuka mengenai status politiknya. Ia diproyeksikan menempati posisi formal di dalam PSI.

Pada saat bersamaan, DPR dan pemerintah mulai membahas perubahan UU Pemilu. Dengan demikian, perubahan aturan dan perubahan konfigurasi partai berlangsung pada periode yang relatif bersamaan.

Di sinilah posisi PSI menjadi menarik. Partai tersebut tidak hanya sedang membangun struktur internal. Ia juga sedang memasuki lingkungan politik yang aturan mainnya sendiri sedang dibahas.

Pengaruh Tidak Lagi Berbentuk Jabatan
Inilah inti persoalan Jokowi dan PSI. Ketika seseorang masih menjadi presiden, pengaruhnya melekat pada kekuasaan negara. Setelah tidak menjadi presiden, pengaruh tersebut harus menemukan bentuk baru jika ia ingin tetap aktif dalam politik.

Jokowi kini memilih bentuk yang sangat jelas: partai politik. Bukan lagi Istana. Bukan lagi jabatan pemerintahan. Melainkan organisasi politik.

Apakah bentuk baru tersebut akan menghasilkan perubahan besar dalam konfigurasi politik nasional? Belum dapat dipastikan Yang sudah terlihat adalah perubahan salurannya.

Jokowi tidak lagi menjalankan politik dari dalam pemerintahan. Ia mulai menjalankannya dari dalam partai

Pertanyaan Besarnya Bukan “Jokowi Masih Berpengaruh?”

Pertanyaan itu terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: Bagaimana pengaruh seorang mantan presiden bekerja setelah kekuasaan formal berakhir? Melalui jaringan? Melalui partai? Melalui keluarga politik? Melalui relawan? Atau melalui kombinasi semuanya?

Masuknya Jokowi ke PSI memberikan satu contoh konkret bahwa pengaruh politik tidak selalu berhenti ketika jabatan berakhir. Ia dapat berubah bentuk. Dari kekuasaan formal menjadi pengaruh politik. Dari pengaruh personal menjadi organisasi. Dan dari organisasi tersebut, kemudian diuji kembali oleh arena demokrasi.

Karena itu, yang sedang terjadi bukan sekadar Jokowi masuk PSI. Yang sedang kita saksikan adalah sebuah proses politik yang lebih besar: seorang mantan presiden sedang mencari bentuk institusional baru bagi aktivitas politiknya.

Apakah bentuk baru itu akan menghasilkan perubahan berarti dalam peta politik 2029, masih harus dilihat melalui proses konsolidasi PSI, respons partai-partai lain, perkembangan hubungan dengan pemerintahan Prabowo, serta perubahan aturan Pemilu.

Untuk saat ini, satu hal sudah jelas: Jokowi tidak lagi berada di pusat kekuasaan negara. Tetapi ia sedang membangun posisinya di dalam salah satu institusi utama yang menjadi kendaraan perebutan kekuasaan demokratis: partai politik. (KORIDOR.MY.ID)

- Advertisement -

spot_img

Berita Intrik, Politik, dan Kekuasaan di Indonesia

KORIDOR.MY.ID
INTRIK • POLITIK • KEKUASAAN
MEMBACA POLITIK
DARI KORIDOR
YANG BERBEDA
Intrik, politik, dan kekuasaan
dalam perspektif yang lebih tajam.
KUNJUNGI KORIDOR.MY.ID

- Advertisement -