Elite politik mulai membicarakan aturan Pemilu 2029, dari dukungan dua fraksi hingga parliamentary threshold. Apa yang sedang dimainkan di balik negosiasi tersebut? Bukan karena setiap pertemuan elite otomatis berarti ada kesepakatan rahasia, tetapi karena aturan pemilu yang sedang dibicarakan akan menentukan ruang gerak partai-partai politik dalam menghadapi kontestasi berikutnya.
KORIDOR.MY.ID (INTRIK) —- Pemilu 2029 memang masih sekitar dua setengah tahun lagi. Tetapi pembicaraan mengenai aturan mainnya sudah mulai bergerak. Yang menarik, pembicaraan itu tidak hanya berlangsung di ruang sidang atau forum resmi, melainkan juga melalui komunikasi informal antarelite partai politik.
Laporan Inilah.com menyebut sejumlah elite partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan semakin intens melakukan pertemuan informal atau “kongkow politik”. Dalam laporan tersebut, pembahasan disebut berkaitan dengan sejumlah aturan Pemilu 2029, termasuk rencana revisi UU Pemilu. (Inilah.com, 26 Sept 2026)
Di sinilah sisi intrik politik mulai menarik untuk diperhatikan. Bukan karena setiap pertemuan elite otomatis berarti ada kesepakatan rahasia, tetapi karena aturan pemilu yang sedang dibicarakan akan menentukan ruang gerak partai-partai politik dalam menghadapi kontestasi berikutnya.
Dengan kata lain, pertarungan 2029 bukan hanya soal siapa yang nanti maju sebagai calon presiden. Jauh sebelum nama-nama calon muncul, para pemain politik sudah berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: aturan mainnya akan seperti apa?
Dari Presidential Threshold ke Dua Fraksi
Salah satu isu yang kini muncul adalah gagasan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh dukungan minimal dari dua fraksi DPR.
Gagasan tersebut menjadi menarik karena Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari 2025 telah menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan itu menghapus ketentuan presidential threshold yang sebelumnya mengatur ambang batas pencalonan presiden
Dalam perkembangan terbaru, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengkritik gagasan dukungan minimal dua fraksi tersebut. Ia berpandangan bahwa pembatasan semacam itu dapat kembali mempersempit ruang partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. (detikNews, 26 Sept 2026).
Sebaliknya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan dirinya mendengar adanya masukan mengenai model dukungan minimal dua fraksi. Paloh menyatakan tidak mempermasalahkan gagasan tersebut. (detikNews, 26 Sept 2026)
Dua posisi itu menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar angka. Di belakang angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar: seberapa terbuka pencalonan presiden pada Pemilu 2029?
Ambang Batas Parlemen Juga Jadi Arena
Pertarungan gagasan tidak berhenti pada pencalonan presiden. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold juga mulai menjadi bagian dari perhitungan.
Dalam laporan lain pada hari yang sama, Inilah.com menyebut adanya pembicaraan mengenai angka 4 sampai 5 persen untuk parliamentary threshold. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan angka 4 atau 5 persen merupakan salah satu opsi yang muncul dalam komunikasi antarpartai. (Inilah.com, 26 Sept 2026)
Sementara itu, Partai Ummat pada Sabtu, 26 September 2026, menyampaikan usulan parliamentary threshold sebesar 0 persen. Ketua Umum Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo mengatakan angka ambang batas semestinya tidak ditentukan semata-mata berdasarkan kepentingan partai yang sudah berada di parlemen. (detikNews, 26 Sept 2026)
Di titik ini terlihat bahwa setiap partai mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap desain aturan Pemilu.
Partai dengan basis suara besar tentu mempunyai kalkulasi sendiri. Partai dengan suara menengah memiliki kepentingan mempertahankan posisi. Sementara partai yang belum memperoleh kursi DPR berkepentingan agar pintu masuk ke parlemen tidak terlalu sempit.
Karena itu, angka 4 persen, 5 persen, bahkan 0 persen bukan sekadar angka teknis. Masing-masing membawa konsekuensi politik terhadap siapa yang berpeluang memperoleh kursi dan siapa yang harus bekerja lebih keras untuk menembus parlemen.
Yang Sedang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Aturan
Perdebatan mengenai aturan Pemilu sering terlihat seperti urusan teknis: berapa persen ambang batas, berapa partai yang dapat mengusulkan calon, atau apakah Pileg dan Pilpres dilaksanakan bersamaan.
Namun bagi partai politik, aturan tersebut berkaitan langsung dengan strategi menghadapi Pemilu.
Itulah sebabnya komunikasi antarelite menjadi penting untuk dibaca. Ketika sejumlah partai mulai membicarakan opsi aturan sebelum RUU Pemilu selesai dibentuk, ruang negosiasi politik otomatis menjadi semakin penting.
Tetapi satu hal perlu dibedakan: adanya komunikasi atau pertemuan antarelite belum dengan sendirinya membuktikan adanya kesepakatan final.
Laporan Inilah.com, misalnya, menyebut adanya komunikasi informal sejumlah elite dan berbagai opsi mengenai parliamentary threshold. Namun laporan yang sama juga menunjukkan bahwa angka 4–5 persen masih berada dalam wilayah opsi yang dibicarakan. (Inilah.com, 26 Sept 2026)
Karena itu, membaca politik dari balik layar membutuhkan kehati-hatian. Ada fakta yang sudah terjadi, ada pernyataan politik, ada usulan yang sedang dinegosiasikan, dan ada analisis mengenai kemungkinan konsekuensinya. Keempatnya tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan.
Sinyal dari Sulawesi Selatan
Pola serupa dapat dilihat dalam dinamika politik daerah. Di Sulawesi Selatan, misalnya, Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin dikabarkan akan meninggalkan Golkar dan dikaitkan dengan kemungkinan maju dalam Musda Demokrat Sulsel. Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengatakan masa kepengurusan Appi sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar telah berakhir dan menyerahkan keputusan mengenai langkah politik Appi kepada yang bersangkutan. (detikSulsel, 26 Sept 2026)
Di sisi lain, Demokrat Sulsel menyatakan terbuka terhadap kemungkinan Appi bergabung, tetapi menegaskan bahwa proses perpindahan partai dan mekanisme organisasi tetap harus dijalankan. (detikSulsel, 26 Sept 2026)
Peristiwa seperti ini memperlihatkan bagaimana perubahan posisi seorang tokoh dapat menjadi bagian dari kalkulasi politik yang lebih panjang. Namun apakah perubahan tersebut benar-benar akan terjadi dan apa dampaknya terhadap konfigurasi politik Sulsel, masih bergantung pada proses organisasi dan keputusan politik yang belum selesai.
Peta 2029 Mulai Digambar dari Sekarang
Jika berbagai perkembangan tersebut diletakkan dalam satu gambar besar, terlihat bahwa Pemilu 2029 perlahan mulai menjadi arena perhitungan politik jauh sebelum masa kampanye. Yang sedang bergerak bukan hanya calon atau partai. Aturan mainnya pun sedang diperebutkan melalui proses politik.
Gagasan mengenai dukungan minimal dua fraksi, perdebatan parliamentary threshold, komunikasi informal antarelite, hingga kemungkinan perpindahan posisi politik di tingkat daerah menunjukkan satu hal: setiap aktor sedang menghitung ruang geraknya masing-masing.
Di sinilah rubrik INTRIK perlu melihat lebih jauh daripada sekadar siapa mengatakan apa. Pertanyaan pentingnya bukan hanya “apa yang sedang terjadi?”, tetapi juga “apa yang sedang dimainkan?”
Jawabannya belum tentu berupa sebuah kesepakatan rahasia. Bisa saja hanya negosiasi awal, penjajakan posisi, pengujian respons publik, atau upaya masing-masing partai membaca kepentingan lawan politik.
Yang jelas, peta Pemilu 2029 sedang mulai digambar—dan sebagian garisnya justru muncul sebelum pertandingannya dimulai. (KORIDOR-01)


