RUU Pemilu mulai memasuki tahap formal di DPR. Pembentukan Panja, presidential threshold, parliamentary threshold, dan posisi pemerintah membuka pertanyaan tentang bagaimana desain kekuasaan Pemilu 2029 sedang dibentuk. Ini bukan lagi sekadar soal revisi undang-undang. Ini soal siapa yang sedang membentuk arsitektur kekuasaan untuk Pemilu 2029.
KORIDOR.MY.ID (KEKUASAAN) — Ada jenis kekuasaan yang tidak selalu terlihat di panggung politik. Ia tidak berbentuk jabatan. Tidak pula selalu muncul dalam pidato atau deklarasi. Kekuasaan itu bekerja melalui aturan.
Siapa yang boleh mencalonkan diri. Partai mana yang dapat masuk parlemen. Bagaimana calon presiden diusulkan. Berapa ambang batas yang harus dilewati. Siapa yang memiliki kewenangan menyusun aturan tersebut.
Semua pertanyaan itu sedang kembali terbuka melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dan pada 29 September 2026, proses tersebut memasuki tahap yang semakin formal.
Komisi II DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembentukan Panja menandai dimulainya proses revisi UU Pemilu secara formal di DPR. (detikNews, 29 September 2026)
Di saat yang sama, pemerintah mengatakan masih menunggu rumusan DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah belum membahas presidential threshold dan baru akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) setelah usulan DPR selesai. (ANTARA, 29 September 2026)
Di sinilah persoalannya berubah. Ini bukan lagi sekadar soal revisi undang-undang. Ini soal siapa yang sedang membentuk arsitektur kekuasaan untuk Pemilu 2029.
Kekuasaan Tidak Hanya Berada di Istana
Selama ini kekuasaan politik sering dibayangkan berada di tangan pemerintah. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuasaan juga bekerja melalui lembaga pembentuk undang-undang.
Dalam kasus RUU Pemilu, posisi tersebut menjadi sangat nyata. DPR adalah lembaga yang sedang menginisiasi revisi. Komisi II membentuk Panja. Pemerintah kemudian akan memberikan DIM terhadap rumusan yang diajukan DPR. (detikNews dan ANTARA, 29 September 2026)
Dengan demikian, ada dua tahapan kekuasaan yang perlu dibedakan. Pertama, kekuasaan untuk merumuskan. Kedua, kekuasaan untuk merespons dan membentuk kesepakatan akhir dalam proses legislasi.
Pembedaan ini penting karena aturan Pemilu bukan aturan biasa. Ia menentukan bagaimana kekuasaan politik diperoleh melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, aturan Pemilu adalah salah satu instrumen yang menentukan cara kekuasaan diproduksi secara demokratis.
Presidential Threshold: Aturan Lama Sudah Tidak Lagi Berdiri
Ada perubahan konstitusional yang menjadi latar penting pembahasan kali ini. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan pada 2 Januari 2025. (Mahkamah Konstitusi, 2 Januari 2025)
Artinya, pembentuk undang-undang kini menghadapi ruang hukum yang berbeda dibanding ketika UU Pemilu 2017 dirancang. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah presidential threshold akan dipertahankan.
Pertanyaannya adalah: Bagaimana mekanisme pencalonan presiden akan dirancang setelah rezim presidential threshold dinyatakan tidak berlaku? Inilah salah satu titik paling penting dalam desain kekuasaan Pemilu 2029.
Sebab aturan pencalonan presiden pada akhirnya menentukan bagaimana partai politik dan kekuatan politik dapat mengajukan pasangan calon.
DPR Bergerak, Pemerintah Menunggu
Pernyataan pemerintah pada 29 September memberi gambaran menarik mengenai pembagian peran tersebut. Supratman mengatakan pemerintah belum dapat menentukan sikap karena RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR.
Setelah DPR menyelesaikan rumusannya, pemerintah akan menyusun DIM. (ANTARA, 29 September 2026) Secara kelembagaan, ini menunjukkan bahwa proses legislasi memiliki tahapan.
Tetapi dari perspektif KEKUASAAN, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Seberapa besar pengaruh pihak yang menyusun rumusan awal terhadap bentuk akhir sebuah undang-undang?
Jawabannya tentu tidak otomatis bahwa pihak yang menginisiasi akan menentukan hasil akhir. Namun rumusan awal penting karena ia menentukan titik awal perdebatan.
Pasal mana yang diubah. Angka mana yang diusulkan. Sistem mana yang dipertahankan. Dan pilihan mana yang kemudian harus dinegosiasikan dalam pembahasan bersama. Karena itu, kekuasaan dalam legislasi tidak hanya terletak pada keputusan akhir. Ia juga terdapat pada kemampuan menentukan agenda dan rumusan awal.
Partai Nonparlemen Mulai Masuk ke Ruang Pembentukan Aturan
Menariknya, proses tersebut tidak hanya berlangsung antara DPR dan pemerintah. DPR juga menjadwalkan pertemuan dengan partai-partai nonparlemen pada Jumat untuk mendengar masukan mereka mengenai RUU Pemilu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jadwal tersebut disesuaikan agar lebih banyak partai nonparlemen dapat mengikuti pertemuan. (detikNews, 29 September 2026)
Sebelumnya, delapan partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan parliamentary threshold sebesar 1 persen. Mereka juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi partai politik peserta Pemilu. (detikNews, 29 September 2026)
Di sini terlihat bahwa perebutan ruang kekuasaan tidak hanya terjadi di antara partai-partai yang sudah memiliki kursi DPR. Partai yang belum memiliki kursi juga berusaha masuk ke ruang tempat aturan tersebut dirancang.
Mereka mungkin belum memiliki kekuatan formal dalam parlemen. Tetapi mereka mencoba menggunakan saluran partisipasi dalam proses legislasi. Itu adalah bentuk kekuasaan yang berbeda. Bukan kekuasaan untuk memutuskan secara langsung, melainkan kekuasaan untuk memengaruhi rumusan aturan.
Parliamentary Threshold: Siapa yang Boleh Masuk?
Jika presidential threshold menyentuh mekanisme pencalonan presiden, parliamentary threshold menyentuh persoalan lain: siapa yang memperoleh representasi di parlemen. Usulan 1 persen dari kelompok partai nonparlemen karena itu bukan sekadar persoalan angka. Angka threshold akan berhubungan dengan bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi.
Tetapi penting untuk membedakan antara usulan dan aturan yang berlaku. Angka 1 persen saat ini adalah usulan dari kelompok partai nonparlemen, bukan keputusan final DPR. (detikNews, 29 September 2026)
Justru di sinilah proses politik legislasi menjadi penting. Sebuah angka yang awalnya hanya berupa usulan dapat masuk ke dalam perdebatan. Kemudian diuji secara politik, hukum, dan kelembagaan.
Lalu bisa berubah. Bisa dipertahankan. Atau bisa tidak masuk ke dalam rumusan akhir. Proses itulah yang menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik.
Kekuasaan yang Paling Penting Justru Bisa Berada pada Detail
Perdebatan tentang Pemilu sering terlihat seperti perdebatan angka. Threshold sekian persen. Jumlah kursi sekian. Jumlah daerah pemilihan sekian.
Namun di balik angka terdapat konsekuensi kelembagaan. Satu persen berbeda dengan empat persen. Satu mekanisme pencalonan berbeda dengan mekanisme lainnya. Aturan verifikasi partai juga dapat menciptakan konsekuensi berbeda bagi partai lama dan partai baru.
Karena itu, angka dalam undang-undang sebenarnya adalah bentuk kekuasaan yang sudah diterjemahkan ke dalam norma hukum. Begitu angka masuk ke undang-undang, ia tidak lagi sekadar menjadi pilihan politik. Ia menjadi aturan yang mengikat.
Siapa yang Mengendalikan?
Pertanyaan dalam judul tulisan ini sebenarnya perlu dibaca secara lebih hati-hati. Tidak ada satu aktor yang secara sederhana dapat disebut mengendalikan seluruh desain Pemilu 2029.
DPR memiliki fungsi legislasi dan saat ini menjadi pihak yang menginisiasi RUU. Pemerintah akan terlibat dalam pembahasan dan memberikan DIM. Mahkamah Konstitusi telah memberikan batas konstitusional melalui putusannya mengenai presidential threshold.
Partai politik memberikan kepentingan dan usulan. Partai nonparlemen berusaha mendapatkan ruang dalam proses tersebut. Masyarakat sipil dapat memberikan kritik dan masukan. Pada akhirnya, seluruh proses itu berada dalam kerangka konstitusi dan pembentukan undang-undang.
Maka istilah “mengendalikan” lebih tepat dibaca sebagai pertanyaan mengenai siapa yang memiliki ruang pengaruh pada setiap tahapan, bukan sebagai klaim bahwa satu pihak memegang seluruh kendali.
Kekuasaan Sebelum Pemilu Dimulai
Ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Pertarungan mengenai kekuasaan tidak selalu dimulai ketika kampanye dimulai. Ia dapat dimulai jauh sebelumnya. Bahkan sebelum kandidat diumumkan. Sebelum partai membentuk koalisi. Sebelum baliho memenuhi jalan.
Ia dimulai ketika aturan main sedang ditulis. Sebab aturan menentukan siapa yang dapat masuk ke arena, bagaimana mereka masuk, dan bagaimana suara rakyat kemudian diterjemahkan menjadi representasi politik.
Itulah sebabnya RUU Pemilu memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar revisi undang-undang. Ia adalah proses menyusun kembali sebagian arsitektur kekuasaan demokratis.
Babak Berikutnya Ada di Panja
Dengan pembentukan Panja RUU Pemilu pada 29 September 2026, proses tersebut kini memasuki tahap yang lebih terstruktur di DPR. Komisi II menyatakan jadwal pembahasan akan disusun dan kemudian disampaikan kepada publik. (detikNews, 29 September 2026)
Sementara pemerintah masih menunggu rumusan DPR sebelum menyusun DIM. (ANTARA, 29 September 2026) Partai-partai nonparlemen akan menyampaikan aspirasi mereka. Dan di atas seluruh proses itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah posisi hukum presidential threshold.
Dengan demikian, pertanyaan terpenting sekarang bukan: Siapa yang akan memenangkan Pemilu 2029? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Siapa yang ikut menentukan aturan sebelum Pemilu itu dimulai?**
Karena dalam demokrasi, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Kekuasaan juga dibentuk oleh aturan yang menentukan bagaimana suara tersebut diterjemahkan menjadi kekuasaan. Dan aturan itu sedang ditulis sekarang. (KORIDOR-01)


