Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Tetapi politik Indonesia sudah mulai memasuki fase ketika para elite tidak hanya memikirkan bagaimana pemerintahan berjalan hari ini, melainkan juga bagaimana posisi mereka setelah 2029. Di titik inilah hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menarik perhatian.
KORIDOR.MY.ID (ANALISIS POLITIK) — Sejumlah pemberitaan mulai menggunakan istilah “retak”, “berjarak”, bahkan kemungkinan perubahan konfigurasi politik antara keduanya. Namun, istilah tersebut harus ditempatkan secara hati-hati. Belum ada pernyataan resmi dari Prabowo maupun Jokowi yang menyatakan bahwa hubungan politik mereka telah pecah.
Yang lebih mudah diamati justru perubahan struktur kepentingan di sekitar keduanya. Prabowo sedang membangun pemerintahannya sendiri. Jokowi mulai memperjelas kendaraan politiknya. Gibran berada di tengah-tengah dua konfigurasi tersebut. Sementara partai-partai mulai membicarakan aturan permainan Pemilu 2029.
Dengan kata lain, yang sedang berubah mungkin bukan hubungan personal Prabowo dan Jokowi, melainkan kebutuhan politik masing-masing.
Dari Koalisi 2024 ke Kepentingan 2029
Pada Pilpres 2024, Prabowo dan Jokowi berada dalam satu konfigurasi politik. Prabowo menjadi calon presiden, sementara putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Kombinasi itu memenangkan Pilpres 2024 dan menghasilkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tetapi kemenangan mengubah hubungan politik. Sebelum berkuasa, Prabowo membutuhkan koalisi. Setelah berkuasa, Prabowo membutuhkan konsolidasi pemerintahan. Perbedaan ini penting.
Seorang presiden tidak mungkin terus menjalankan pemerintahan dengan struktur kekuasaan pendahulunya. Cepat atau lambat, ia harus membangun pusat pengaruh, jaringan politik, dan legitimasi pemerintahannya sendiri. Karena itu, berbagai perubahan dalam pemerintahan Prabowo tidak otomatis dapat dibaca sebagai upaya mengurangi pengaruh Jokowi.
Tetapi ketika perubahan tersebut bertemu dengan aktivitas politik Jokowi yang semakin terbuka, ruang tafsir politik pun membesar. Media Pakuan, misalnya, mengutip laporan investigasi Tempo edisi 21–27 September 2026 yang membaca kemungkinan berakhirnya koalisi politik Prabowo-Jokowi dan perubahan konfigurasi menuju 2029. Namun, pemberitaan tersebut merupakan interpretasi atas dinamika politik, bukan konfirmasi bahwa keputusan politik tersebut sudah dibuat. (Media Pakuan, 23 September 2026).
Di sinilah analisis harus berhenti sejenak dari kesimpulan “Prabowo dan Jokowi pecah”. Sebab persoalan yang lebih menarik justru: Mengapa dua tokoh yang memenangkan konfigurasi politik 2024 mulai mempunyai ruang kepentingan yang berbeda menjelang 2029?
Jokowi Kini Memiliki Kendaraan Politik yang Semakin Jelas
Perubahan paling konkret datang dari Jokowi sendiri. Pada Sabtu, 26 September 2026, Jokowi secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota PSI dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung. Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Dengan demikian, status yang sebelumnya banyak menjadi bahan spekulasi kini dijelaskan langsung oleh Jokowi. (ANTARA Jawa Barat, 26 September 2026).
Perkembangan berikutnya bahkan lebih penting. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026, bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya. (Investortrust, 27 September 2026; ANTARA, 26 September 2026).
Secara politik, ini bukan sekadar soal kartu anggota. Mantan presiden yang sebelumnya bergerak terutama melalui jaringan personal kini memiliki posisi formal di dalam sebuah partai politik. Artinya, ada perubahan dari pengaruh personal menuju pengaruh yang lebih terorganisasi.
Apakah ini otomatis berarti Jokowi sedang membangun kendaraan untuk Pilpres 2029? Belum tentu. Belum ada fakta yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Namun, secara politik, keberadaan Jokowi di struktur formal PSI memberikan satu hal yang penting: posisi tawar.
Dan posisi tawar itulah yang akan menjadi semakin penting ketika partai-partai mulai menghitung konfigurasi Pemilu 2029.
Prabowo Juga Sedang Membangun Pusat Kekuasaan Sendiri
Dari sisi lain, Prabowo mempunyai kepentingan yang berbeda. Ia adalah presiden. Karena itu, kepentingan politik utamanya adalah memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran mempunyai kendali dan arah politik sendiri.
Dalam perspektif ini, konsolidasi Prabowo tidak harus dianggap sebagai gerakan melawan Jokowi. Ia dapat dibaca sebagai konsekuensi normal dari pergantian kekuasaan. Masalah baru muncul apabila kepentingan konsolidasi pemerintahan bertemu dengan kepentingan politik aktor-aktor yang ingin mempertahankan pengaruhnya setelah pemerintahan berjalan.
Di sinilah istilah “dua matahari” yang pernah muncul dalam perdebatan politik Indonesia menjadi relevan sebagai konsep analisis, bukan sebagai kesimpulan bahwa saat ini benar-benar terdapat dua pusat kekuasaan. KompasTV sebelumnya pernah memberitakan kontroversi “matahari kembar” dalam pemerintahan Prabowo, termasuk respons Prabowo yang meminta kabinetnya merapatkan barisan. (KompasTV, April 2025).
Peristiwa itu menunjukkan satu prinsip sederhana dalam pemerintahan presidensial: ketika seorang presiden mulai membangun pemerintahannya sendiri, pengaruh politik dari luar struktur pemerintahan akan selalu menjadi persoalan yang sensitif.
Gibran: Titik Temu Dua Kepentingan
Gibran menjadi faktor yang membuat hubungan Prabowo dan Jokowi jauh lebih kompleks. Di satu sisi, Gibran adalah Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, Gibran adalah putra Jokowi.
Dengan demikian, Gibran bukan sekadar aktor politik individual. Ia juga menjadi penghubung antara dua jaringan kekuasaan. Inilah yang membuat setiap perubahan hubungan Prabowo-Jokowi mempunyai konsekuensi terhadap posisi Gibran.
Sejumlah pemberitaan dan analisis politik bahkan mulai mempertanyakan apakah Gibran masih akan menjadi bagian dari konfigurasi Prabowo pada 2029. Tempo dalam tulisan analisisnya pernah mengaitkan ketegangan Prabowo-Jokowi dengan aktivitas politik Gibran dan persiapan menuju 2029. (Tempo, 2025).
Namun, penting untuk membedakan antara analisis media dengan keputusan politik yang sudah dibuat. Sampai sekarang, belum ada keputusan resmi mengenai pasangan calon Pilpres 2029. Maka pertanyaan yang lebih masuk akal bukan: Apakah Prabowo sudah meninggalkan Gibran? Melainkan: Seberapa jauh konfigurasi politik 2024 masih relevan untuk menghadapi Pemilu 2029? Itulah pertanyaan strategisnya.
Politik 2029 Tidak Hanya Ditentukan oleh Nama
Ada kecenderungan melihat politik 2029 hanya dari nama-nama calon. Prabowo. Gibran. Jokowi.Dedi Mulyadi.AHY. Dan nama-nama lain yang mulai muncul.
Padahal ada satu persoalan yang jauh lebih mendasar: aturan mainnya sedang dibicarakan. Pada September 2026, para ketua umum partai politik telah melakukan pembicaraan mengenai persiapan revisi UU Pemilu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pertemuan tersebut masih sebatas brainstorming dan belum menghasilkan keputusan mengenai parliamentary threshold. (ANTARA, 17 September 2026).
Hal serupa diberitakan sejumlah media lain. Wacana angka 5 persen memang muncul dalam pembicaraan, tetapi Dasco menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan. (Jurnas, September 2026). Ini penting. Sebab konfigurasi politik 2029 tidak hanya bergantung pada siapa yang populer.
Ia juga bergantung pada bagaimana sistem kepartaian dan sistem Pemilu dibentuk. Parliamentary threshold, sistem pencalonan, desain daerah pemilihan, koalisi, dan kekuatan partai akan ikut menentukan ruang gerak para aktor. Dengan demikian, pembicaraan mengenai RUU Pemilu sebenarnya merupakan bagian dari konteks politik 2029.
Bukan berarti aturan tersebut sedang dirancang untuk kepentingan tokoh tertentu. Tetapi siapa pun yang akan bertarung pada 2029 akan bertanding di bawah aturan yang sedang dibentuk sekarang.
Jokowi dan Prabowo: Berpisah atau Sedang Mengambil Posisi?
Di sinilah kita kembali pada pertanyaan awal. Apakah Prabowo dan Jokowi mulai berjarak? Jawabannya belum bisa dipastikan jika “berjarak” dimaksudkan sebagai perpecahan politik.
Tetapi jika “berjarak” dimaknai sebagai mulai mempunyai kepentingan politik yang tidak sepenuhnya identik**, indikasinya memang semakin menarik untuk dianalisis.
Jokowi sekarang semakin jelas berada di PSI. PSI menyatakan ia akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026. (ANTARA, 26 September 2026).
Prabowo terus membangun pemerintahan dan koalisi politiknya. Partai-partai pemerintah mulai membicarakan revisi UU Pemilu. Sementara itu, wacana mengenai konfigurasi Pilpres 2029 mulai muncul meskipun belum ada pasangan resmi. Semua fakta tersebut belum membuktikan adanya konflik. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa **politik sedang memasuki fase reposisi.
Yang Sedang Disiapkan Bukan Hanya Kandidat
Jika membaca perkembangan ini secara struktural, maka yang sedang dipersiapkan sebenarnya bukan hanya kandidat. Yang sedang dipersiapkan adalah basis kekuasaan.
Jokowi memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan politik, dan kini semakin jelas mempunyai posisi formal di PSI. Prabowo memiliki kekuasaan eksekutif dan koalisi pemerintahan. Gibran berada di dalam pemerintahan sekaligus memiliki hubungan politik dengan basis Jokowi. Partai-partai lain sedang menghitung posisi mereka.
Dan semua aktor tersebut akan menghadapi pertanyaan yang sama: Bagaimana mempertahankan atau meningkatkan daya tawar ketika memasuki 2029?
Karena itu, masuknya Jokowi ke PSI dapat dibaca sebagai salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan. Bukan karena otomatis berarti Jokowi sedang menyiapkan pencalonan. Tetapi karena seorang mantan presiden yang sebelumnya memiliki pengaruh besar kini mengambil posisi politik formal. Perubahan seperti ini selalu mempunyai konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan.
Panggung 2029 Mulai Dibentuk dari Sekarang
Politik Indonesia sering kali baru terlihat panas ketika kontestasi sudah dekat. Padahal proses pembentukan kekuasaan biasanya berlangsung jauh sebelumnya. Partai mulai menentukan posisi. Tokoh mulai membangun jaringan. Aturan mulai dibicarakan. Basis dukungan mulai dikonsolidasikan. Dan hubungan antarelite mulai mengalami penyesuaian.
Karena itu, hubungan Prabowo dan Jokowi tidak cukup dibaca dengan pertanyaan: “Apakah mereka masih akur?”
Pertanyaan politik yang lebih substantif adalah: Apakah mereka masih membutuhkan konfigurasi politik yang sama seperti pada 2024?”
Jawabannya belum terlihat. Bisa saja keduanya tetap bekerja sama. Bisa juga kepentingan politik masing-masing semakin berbeda. Bahkan sangat mungkin konfigurasi 2029 nanti tidak persis sama dengan apa yang dibayangkan publik hari ini.
Yang sudah terlihat hanyalah satu hal: Prabowo sedang membangun kekuasaan pemerintahannya, sementara Jokowi mulai memperjelas pijakan politik organisasionalnya.
Di antara keduanya ada Gibran. Di sekitar mereka ada partai-partai yang mulai menghitung ulang posisi. Dan di atas semuanya ada aturan Pemilu yang sedang dibahas. Maka, panggung 2029 belum menentukan siapa yang akan berdiri di tengah. Tetapi para pemainnya sudah mulai menentukan dari mana mereka akan masuk ke panggung. (KORIDOR-01)
